REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Mantan Ketum Demokrat, Anas Urbaningrum, menyatakan, kisruh antara koalisi merah putih dan koalisi Indonesia hebat di DPR menjadi berkah bagi pemerintah.

Kondisi itu dimanfaatkan dengan baik oleh Presiden Jokowi untuk mengabaikan konsultasi dengan DPR sebelum menaikkan harga BBM. Tanpa ada pembicaraan apapun dengan DPR, Jokowi dengan mudahnya langsung menaikkan harga BBM

“Yang jelas, secara formal, tidak ada kewajiban pemerintah minta izin DPR. Tetapi dari "etika politik" biasanya ada konsultasi,” jelas Anas, dalam cuitan twitternya yang ditulis admin, Selasa (18/11). Cuitan itu berasal dari tulisan tangannya yang disampaikan kepada admin melalui pengacara.

Kekisruhan antara partai pendukung Jokowi dan pendukung Prabowo pada pilpres kemarin terus berlanjut di parlemen. Partai pendukung Prabowo berhasil menguasai pimpinan parlemenm bahkan kini mereka menguasai seluruh pimpinan komisi dan alat kelengkapan dewan.

Hal ini kemudian memunculkan penolakan keras dari koalisi pendukung Jokowi. Mereka akhirnya  membuat DPR tandingan. Tidak ada rapat dengan pemerintah selama kekisruhan kedua belah pihak ini terjadi. “Pemerintah bisa punya alasan tidak konsultasi karena kisruh di DPR belum tuntas sepenuhnya,” ujar Anas yang kini mendekam dalam sel tahanan..

“Justru suasana kisruh itulah yg menjadi "berkah tersendiri" bagi Pemerintah sehingga bisa langsung menaikkan harga BBM,” tegasnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika