REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Fraksi Partai Hanura, Dadang Rusdiana, mengatakan mendukung kebijakan pemerintah untuk menaikkan harga BBM. Namun, menurutnya, hal itu dengan beberapa catatan syarat.

"Hanura mendukung apapun yang dilakukan pemerintah dengan catatan syarat," kata Dadang, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (18/11).

Ia mengatakan, negara tidak boleh menelantarkan warganya sesuai amanat dalam pasal 34. Ia meminta pemerintah, untuk menindaklanjuti program perlindungan sosial dan menjamin program kartu sakti dapat segera berlaku.

Dengan adanya kenaikkan bbm tersebut, menurutnya, harus ada jaminan untuk masyarakat miskin. Baik itu dalam segi jaminan kesehatan, maupun sistem yang mendukung pelayanan sosial.

Ia mengatakan, tidak menemukan satu pasal pun yang dilanggar Jokowi terkait kenaikkan harga bbm ini. Selanjutnya, tinggal pemerintah berkomunikasi dengan DPR. Ia menilai, tidak mungkin pemerintah mengambil keputusan tanpa berkomunikasi terlebih dahulu. 

Menurutnya, subsidi yang dicabut dari bbm dapat dialihkan ke sektor yang lebih prosuktif, seperti pasar tradisional dan pembangunan pelabuhan. Sementara itu, katanya, terdapat kebutuhan mendesak yang mengganggu struktur keuangan dan adanya defisit anggaran. Karena itu, lebih baik bbm dinaikkan.

"Daripada salah sasaran, lebih baik ditarik subsidi itu," lanjutnya.

Terkait dengan undang-undang yang menyatakan bbm bisa dinaikkan jika harga minyak dunia yang telah diasumsikan US$ 105 naik 15%. Ia mengatakan, pasal itu tidak relevan jika memaksa presiden meminta persetujuan DPR dahulu.

Ikuti Whatsapp Channel Republika