REPUBLIKA.CO.ID,TASIKMALAYA--Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Tasikmalaya mengecam kebijakan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) yang tidak prorakyat.
"Alasan kuat mengurangi subsidi adalah langkah yang tidak pro rakyat. Dengan dalih beban anggaran dan pembatasan ruang fiskal, rakyat miskin harus dikorbankan," kata koordinator aksi Agung Zulviana
Dengan beranggotakan kurang lebih 50 mahasiswa, massa memulai orasi di depan kantor DPRD Kota Tasikmalaya, Selasa (18/11). Ketua DPRD, Agus Wahyudin ikut mendukung aksi tersebut dengan menandatangani kesepakatan bersama menolak kenaikan harga BBM.
Setelah itu, massa bergerak menuju Balai Kota Tasikmalaya dan kemudian melanjutkan aksi di perempatan alun-alun Kota Tasikmalaya.
Dalam aksi tersebut, massa menuntut pemerintah merevisi kembali kebijakan kenaikan BBM dan meminta adanya nasionalisasi pengelolaan sumber daya alam dari pihak asing.
"Adanya pengurangan subsidi BBM menunjukkan lemahnya Jokowi-JK dalam mengusir penjajah bentuk baru di Indonesia," tegas Agung.
Ikuti Whatsapp Channel Republika