REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA—Kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) menjadi ujian besar pertama bagi Presiden Jokowi. Presiden ke-7 RI tersebut disarankan agar mengomunikasikan perhitungannya dalam mengambil sikap tersebut.
“Tugas Jokowi adalah menjelaskan ke publik, negara untung berapa dengan kenaikan harga BBM? APBN bisa hemat berapa dengan dicabutnya subsidi BBM? Tolong dijelaskan secara transparan dan akuntabel berapa biaya yang dihabiskan untuk membangun infrastruktur seperti irigasi dan lainnya,” jelas pengamat politik UIN Syarif Hidayatullah Pangi Syarwi Chaniago, Selasa (18/11).
Bila Jokowi justru menghindari keingintahuan publik di balik kebijakan tersebut, Ipang, panggilan dari Pangi meyakini bahwa rakyat bakal menghukum sang presiden dengan menarik simpatinya.
Ia mengingatkan Jokowi yang pernah mengatakan kenaikan harga BBM untuk kesejahteraan rakyat. Sebaliknya, rumus perekonomian Jokowi justru membuat masyarakat semakin menderita.
“Alasan kenaikan BBM untuk kesejahteraan tak bisa dijawab oleh pemerintah, ini bisa diterima publik hanya untuk sementara. Tapi, ingat kalau nanti ternyata kenaikan harga BBM tak menaikkan jumlah kelas menengah dan tak berdampak kepada kesejahteraan, ini warning bagi pemerintahan Jokowi yang bisa dianggap tipu-tipu dengan bahasa kenaikan BBM untuk kesejahteraan rakyat,” tegas Ipang.
Ikuti Whatsapp Channel Republika