REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG-- Terkait rencana Presiden Joko Widodo yang hendak mengeluarkan kebijakan larangan pegawai negeri sipil (PNS) menggelar rapat di Hotel mendapat tanggapan dari berbagai pihak mulai dari yang pro dan kontra. Wali Kota Bandung Ridwan Kamil  ikut berkomentar terkait rencana tersebut.

Pada dasarnya, pria yang kerap disapa Emil itu menyetujui rencana pengurangan kegiatan rapat PNS di luar. Namun, rencana tersebut kata dia harus disertai dengan ketersediaan ruangan yang cukup untuk kegiatan-kegiatan tersebut.

"Ya setuju,  kalau ruangannya ada. Kalau ruangannya enggak ada kita mau rapat di mana?" kata Emil, Senin (17/11).

Emil mengungkapkan di Pemerintah Kota Bandung sendiri pada tahun ini masih banyak mengadakan rapat yang digelar di hotel. Hal itu dikarenakan keterbatasan ruangan yang dimiliki Pemkot.

"Pada dasarnya sudah saya perintahkan, kita melakukan penghematan. Mungkin tidak menghilangkan, tapi mengurangi rapat-rapat di hotel dengan memanfaatkan ruang meeting yang terbatas," ujarnya.

Ia melanjutkan, kalau pun ada, ruangan tersebut belum semuanya mendukung untuk kegiatan-kegiatan rapat berskala besar. Hal itu pun yang menurutnya, tidak bisa dihindari sehingga masih menggelar di hotel.

"Nah meeting mah pesertanya bisa sampai 100. Kalau bawa lurah atau RW sebanyak itu, di mana tempatnya, kecuali di ballroom, ini  kita enggak bisa hindari, rata-rata adanya di hotel," kata pria lulusan ITB tersebut.

Ikuti Whatsapp Channel Republika