REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Gerakan Muda (Gema) Hanura meminta Presiden Jokowi menepati janji untuk memberantas mafia migas. Janji itu harus direalisasikan terlebih dulu sebelum menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
Ketua Umum Gema Hanura Erik Satrya Wardhana mengatakan, pokok persoalan dari BBM adalah masih buruknya pengelolaan tata niaga minyak nasional. Banyaknya mafia migas dinilai menjadi permasalahan yang harus diselesaikan pemerintah.
"Berantas dulu mafia itu sesuai janji (kampanye) dulu," katanya di Jakarta, Ahad (16/11).
Atas dasar tersebut, lanjutnya, Gema Hanura menolak rencana kenaikan harga BBM bersubsidi. Gema Hanura menilai, kenaikan harga BBM bersubsidi hanya akan menyengsarakan rakyat dan memicu meningkatnya kemiskinan.
"DPN Gema Hanura mendukung pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi untuk tidak menaikkan harga BBM bersubsidi atau menolak," ujarnya.
Dia mengatakan, kenaikan harga BBM bersubsidi akan secara langsung mendorong naiknya harga berbagai barang dan jasa, termasuk bahan pokok.
Kenaikan bahan pokok ini akan berimbas langsung kepada masyarakat sehingga bisa menurunkan tingkat kesejahteraan. Bahkan, kata dia, imbasnya juga bisa mendorong meningkatnya jumlah pengangguran.
Ikuti Whatsapp Channel Republika