REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Wakil Ketua DPR mengimbau koalisi indonesia hebat (KIH) untuk berhati-hati dalam bertindak. Permintaan mereka yang terlalu banyak dan terkesan muluk-muluk bisa menjadi upaya untuk menggoyang pemerintahan Jokowi

Pihaknya menilai banyaknya permintaan yang mustahil dikabulkan justru KIH terkesan hendak menggoyang pemerintahan Jokowi-JK.KIH disarankannya, lebih baik menerima segala keputusan yang sudah disepakati bersama.

"Langkah mereka merugikan pemerintah. Jangan lupa, pemerintah itu KIH ," jelasnya, usai menghadiri pertemuan tertutup dengan petinggi KMP di rumah Hatta Rajasa, Jakarta, Jumat (14/11).

KIH sebelumnya meminta jatah kursi pimpinan alat kelengkapan dewan. Hal itu dikabulkan KMP yang menguasai parlemen. Namun kemudian, KIH kembali meminta hal baru, yaitu revisi UU MD3 dengan menghapus wewenang DPR terkait hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Hal ini kemudian menimbulkan pertentangan.

Dengan banyaknya permintaan dan ketidaksetujuan pihak KIH terkait revisi undang-undang MD3, maka tidak akan ada inovasi terbaru yang bisa dilakukan pemerintahan baru. Sebabnya, pemerintahan belum berbicara banyak dengan DPR. Dan DPR sendiri akibat ulah KIH banyak rapat – rapat yang tidak dihadiri anggota dari partai pendukung Jokowi.

Fahri mengingatkan agar KIH dapat mengedepankan kepentingan yang lebih besar dengan menjaga kualitas demokrasi di Indonesia. Hal ini ditempuh dengan menjunjung tinggi kepentingan negara.

Ikuti Whatsapp Channel Republika