REPUBLIKA.CO.ID, CIREBON -- Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cirebon berunjuk rasa menolak rencana pemerintah yang akan menaikan harga BBM, di depan Gedung DPRD Kabupaten Cirebon, Jumat (14/11). Mereka menilai, rencana itu akan membuat rakyat sengsara.

Dalam orasinya mereka menilai kebijakan menaikkan harga BBM merupakan kebijakan yang tak sesuai amanat penderitaan rakyat. ''Itu merupakan bukti kebijakan neoliberalisme,'' tegas koordinator aksi, Fathoni Hamzah.

Fathoni menyatakan, anggaran subsidi BBM yang selama ini dianggap membebani APBN merupakan cara pandang pemerintah yang keliru dan telah menghianati pasal 33 UUD 1945.

Ia menjelaskan dari hasil kajian, persentase pembayaran bunga dan cicilan pokok utang luar negeri dalam APBN 2014 mencapai Rp 421,140 triliun atau 23 persen dalam total belanja negara. Di sisi lain, pemerintah justru setiap tahun menambah utang yang jumlahnya di luar jangkauan APBN atau sekitar Rp 3,317 triliun.

''Kami menuntut penjelasan detil dari pemerintah atas kebijakannya menaikkan harga BBM dan memberantas mafia migas,'' tandas Fathoni.

Aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Kabupaten Cirebon itu akhirya bubar, setelah hujan deras menguyur para demonstran.

Ikuti Whatsapp Channel Republika