REPUBLIKA.CO.ID, BALAI KOTA -- Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahpk) tak takut dengan aksi boitkot yang kabarnya akan dilakukan sejumlah fraksi di DPRD saat rapat pimpinan untuk membahas pelantikannya sebagai gubernur definitif.

Ahok mengatakan aksi boikot yang kabarnya akan dilakukan fraksi-fraksi yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP) di DPRD DKI, tidak akan mempengaruhi apapun dalam pengangkatannya sebagai orang nomor satu di Ibu Kota.

"Berdasar undang-undang, pelantikan saya sudah pasti. Kalau mereka mau memboikot dan gak datang dalam rapim untuk paripurna pengangkatan saya ya terserah," ujarnya di Balai Kota, Kamis (13/11).

DPRD DKI berencana menggelar rapat pimpinan (rapim), hari Kamis (13/11) ini. Rapim ini diadakan untuk membahas persiapan paripurna, guna mengangkat Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama sebagai gubernur definitif.

Dalam paripurna tersebut nantinya, DPRD memberikan surat rekomendasi kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk segara melantik Basuki atau akrab disapa Ahok. Namun, fraksi yang tergabung dalam KMP di DPRD menolak rencana itu. Bahkan, mereka mengatakan tidak akan datang dalam rapim.

"Undangan rapim itu saja dibuat sepihak. Dalam mengadakan rapim, undangan harus diparaf minimal dua pimpinan DPRD, tapi ini fraksi saja jadi tidak sah," ujar wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik.

Politisi Gerindra tersebut juga mengatakan rapim yang digelar kali ini hanyalah rapim antara fraksi partai-partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIH) di DPRD DKI. Dengan demikian, pria yang saat ini juga menjabat sebagai Ketua KMP DKI itu mengatakan wajar bila fraksi di DPRD yang tergabung dalam KMP tidak perlu datang.

Ikuti Whatsapp Channel Republika