REPUBLIKA.CO.ID, JAMBI -- Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) menolak rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). HTI juga menawarkan solusi kepada Jokowi-JK soal pengelolaan Bahan Bakar Minyak (BBM), gas dan sumber daya alam lainnya, yakni pengelolaan dengan syariat Islam.

Tawaran itu disampaikan Ketua DPD 1 HTI Jambi Rahman saat menggelar aksi demo menolak kenaikkan BBM di depan gedung DPRD Provinsi Jambi, Rabu (12/11).

Saat demo, salah satu orator HTI meneriakan bahwa menakikan harga BBM dan kebijakan apapun yang bermaksud untuk meliberalkan pengelolaan BBM merupakan kebijakan yang bertentangan dengan syariat Islam.

Migas serta kekayaan alam yang melimpah lainnya dalam pandangan Islam merupakan barang milik umum yang pengelolaannya harus diserahkan kepada negara untuk kesejahteraan rakyat, sebab itu kebijakan kapitalistik yang menyengsarakan rakyat itu harus segera dihentikan.

"Sebagai gantinya, Migas dan SDA lain dikelola sesuai dengan tuntutan syariah untuk kemaslahatan dan kesejahteraan seluruh rakyat, baik muslim maupun non muslim. Tolong ini disampaikan ke Jokowi-JK," katanya.

Dalam orasinya, HTI Jambi juga menyatakan bahwa wacana pemerintah menaikkan harga BBM adalah kebijakan zalim yang akan menyengsarakan rakyat, sementara hasil penghematan tidaklah sebanding dengan penderitaan yang dialami seluruh rakyat.

Selain itu, menaikkan BBM adalah kebijakan khianat, sebab kebijakan menaikkan harga BBM sesungguhnya tidak lain untuk menyukseskan liberalisasi sektor hilir (niaga dan distribusi) setelah liberalisasi sektor hulu (eksplorasi dan eksploitasi) sempurna dilakukan.

Tidak hanya itu, HTI juga mengingatkan pemerintah bahwa menaikkan BBM di tengah kesulitan hidup seperti sekarang ini bisa mendorong timbulnya gejolak sosial akibat tekanan ekonomi yang tak tertahankan oleh puluhan juta rakyat miskin.

Ikuti Whatsapp Channel Republika