REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Ketua Komisi I DPR Mahfudz Sidiq menilai misi pemasaran Presiden Jokowi di forum APEC di Beijing minim visi politik karena seharusnya menyatakan juga visi dan sikap politiknya yang mendasari semua tawaran kerjasama ekonomi dan investasi.
"Misalnya poros maritim dari politiknya bagaimana. Garis kebijakan yang harus dinyatakan agar kedaulatan NKRI tetap terjaga dan dihormati," kata Mahfudz dalam pesan Blackberry kepada Antara di Jakarta, Rabu.
Dia sangat menyayangkan kesempatan yang ada di forum resmi maupun tidak resmi di APEC tidak digunakan Presiden Jokowi untuk menyampaikan dan menegaskan visi dan sikap politik Indonesia.
Hal itu menurut dia terkait kerja sama regional yang diwarnai pertarungan kepentingan aktor-aktor besar seperti Tiongkok, Rusia dan Amerika Serikat (AS). "Tawaran kerja sama dan investasi dengan para aktor besar dan presentasi di forum CEO lebih gambarkan visi presiden sebagai marketing officer," ujarnya.
Selain itu menurut dia, jika dikaitkan dengan gagasan poros maritim yang bermakna membuka wilayah perairan Indonesia ke pemain-pemain besar dunia, bisa berakibat jebolnya pagar wilayah kedaulatan maritim sebagai pintu masuk ke Indonesia.
Dia mengatakan wilayah daratan Indonesia akan jadi bancakan investor infrastruktur dari berbagai perusahaan multinasional asing. "Apabila kondisi itu terjadi, bisa berbahaya," katanya.
Mahfudz mengatakan Deklarasi Djuanda yang menegaskan pengakuan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terhadap wilayah NKRI bisa porak-poranda. Menurut dia, harus diingat bahwa dalam forum APEC meski fokus pada isu ekonomi namun sarat dengan kebijakan dan kepentingan politik negara pemain besar.
"Paparan presiden yang full marketing tapi minim kebijakan politik seperti gadis yang sedang menelanjangi diri untuk persilakan semua laki-laki menjamahnya atas nama investasi," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika