Selasa 11 Nov 2014 20:13 WIB

DPR: 'Blusukan' Bukan Solusi Pertama Selesaikan Masalah

Rep: c73/ Red: Mansyur Faqih
Menteri Ketenagakerjaan Muh Hanif Dhakiri (tengah).
Menteri Ketenagakerjaan Muh Hanif Dhakiri (tengah).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Usai dilantik, para menteri di kabinet Joko Widodo-Jusuf Kalla mulai gemar blusukan. Beberapa menteri Jokowi melakukan gaya blusukan yang berbeda-beda. 

Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Susi Pudjiastuti, misalnya, mengubah jam kerja PNS menjadi pukul 07.00. Kemudian Menteri Perdagangan, Rahmat Gobel melakukan inpeksi ke pasar dari pukul 08.00 malam hingga dini hari. 

Sementara Menteri Tenaga Kerja, Hanif Dhakiri blusukan hingga melompati pagar tempat penampungan TKI ilegal di bilangan Tebet, Jakarta Selatan. 

Ketua Komisi IV DPR, Edhy Prabowo mengapresiasi kerja para menteri Jokowi yang mulai gemar blusukan. Menurutnya, aksi blusukan adalah sesuatu hal yang bagus dan positif. 

Namun, ia mengingatkan, agar tidak menjadikan blusukan sebagai sebuah kebiasaan yang membuat pencitraan. 

Ia mengatakan, tidak memandang sebelah mata mengenai pejabat baru yang melakukan blusukan untuk sekedar mencari sensasi. Karena itu berarti rakyat merasakan memiliki pemimpin. 

"Saya berpikir positif. Apa yang dilakukan positif, kami akan dukung. Tapi jangan pemimpinnya ada, solusinya tidak ada," kata politikus Partai Gerindra itu di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (11/11). 

Ia mengatakan, keberadaan seorang pemimpin di hadapan rakyat secara langsung itu penting. Namun, yang lebih diutamakan adalah solusi bagi setiap masalah bangsa. 

Menurutnya, blusukan bukan solusi pertama. Melainkan, bagaimana solusi untuk menyelesaikan masalah selanjutnya. 

Dengan sedikit berkelakar, ia mengatakan, karena aksi turun ke bawah itu ia kembali terpilih sebagai anggota dewan. Dalam lima tahun ke depan, ia mengatakan DPR akan memantau dan meminta hasil dari kerja para menteri Jokowi. 

"Kalau rakyat lebih baik, kami akan hormat. Sebelum rakyat lebih baik, kami akan terus pantau dan kritik pemerintah," katanya. 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement