REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum DPP Partai Nasdem, Surya Paloh mengatakan, pemerintah yang kuat seharusnya juga didukung parlemen yang kuat. Bahkan tujuan bangsa akan tercapat jika semua partai menempatkan bangsa di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan.

"Tidak boleh ada kepincangan di sana, ada check and balance yang diperlukan. Kita memerlukan pemerintahan yang kuat tapi tidak boleh melemahkan parlemen," kata Surya di sela-sela acara peringatan hari ulang tahun Partai NasDem ke-3 di Kantor DPP Nasdem, Jakarta, Selasa (11/11).

Namun, ia enggan berbicara lebih lanjut mengenai penambahan kursi pimpinan komisi dan alat kelengkapan dewan (AKD) DPR yang menjadi kesepakatan KIH dan KMP.

KIH dan KMP sepakat menambah satu kursi pimpinan di semua AKD di DPR. Yaitu dengan cara merevisi tata tertib dan UU Nomor 17/2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3). 

Melalui kesepakatan tersebut, KIH diproyeksikan mendapat kursi pimpinan komisi dan AKD di DPR.

Ia meminta agar jalan damai yang ditempuh KIH dan KMP tidak dipandang untuk bagi-bagi kursi pimpinan di parlemen. Karena proses damai kedua koalisi partai politik itu didasari semangat membangun bangsa menjadi lebih baik.

"Nasdem sebaiknya kalau memang perlu, buang tentang (berbagi) kursi-kursi itu. Yang penting itu tadi, semangat membangun bangsa. Sekali lagi dengan kejujuran hati, interest bukan hanya untuk kursi. Ada inkonsistensi dengan cara berpikir seperti ini," tukasnya.

Revisi UU MD3 akan mulai dilakukan setelah fraksi anggota KIH menyerahkan susunan anggota di semua AKD dan ditetapkan di sidang paripurna yang akan digelar pada Kamis (13/11). Terkait dengan kesepakatan ini, Paloh meyakini KMP akan mematuhinya.

"Kita berangkat dengan niat baik, bisa terjadi berbagai perubahan setiap saat. Ketika niat baik menjadi satu semangat, itu memungkinkan adanya perubahan," tuturnya.

Ia menganggap wajar ketika ada pihak yang tidak setuju jika kedua kubu islah dengan menyepakati penambahan satu kursi pimpinan di semua AKD. 

Karena masing-masing punya pertimbangan dan daya analitis. "Kalau langsung setuju malah patut dipertanyakan," ucapnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika