REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Golkar menegaskan menolak rencana pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

Politikus Partai Golkar, Bambang Soesatyo menilai pemerintahan Jokowi-JK hanya mengambil jalan pintas untuk mengatasi solusi kekurangan dana APBN dengan menaikkan harga BBM. Menurutnya jika hanya itu alasannya, maka semua orang juga bisa mengambil langkah itu.

"Sedikit kreatiflah jadi Presiden, kalau hanya menaikkan harga BBM untuk kekurangan APBN saya juga bisa," katanya, Jum'at (7/11).

Bambang melanjutkan, Golkar berharap Jokowi lebih dapat melakukan terobosan untuk menyikapi minimnya anggaran APBN untuk menjalankan programnya. Misalnya dengan menutup kebocoran anggaran, meningkatkan penerimaan negara melalui pajak, atau penghematan pengeluaran.

Bahkan menurutnya dibandingkan menaikkan harga BBM, Jokowi seharusnya berani mensetop dana BLBI yang tiap tahun harus ditanggung negara sebanyak Rp 60 triliun. "BLBI sudah harus distop karena tidak adil untuk rakyat," ucapnya.

Golkar berencana akan mendorong penyelidikan lagi terkait kasus BLBI yang merugikan rakyat. Sebab, menurut Bambang, negara menanggung beban BLBI hanya untuk segelintir konglomerat.

Padahal, beberapa bank seperti CIMB Niaga dan BCA sudah menjadi bank yang menghasilkan keuntungan. Ironisnya, bank tersebut dimiliki orang asing dan negara masih membayar bunga BLBI sebesar Rp 60 triliun tiap tahun.

Ikuti Whatsapp Channel Republika