REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-– Untuk menjadi seorang kepala Badan Intelejen Negara (BIN) terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi. Beberapa pihak meminta Jokowi menjalankan syarat yang diajukan ini, terkait dalam pemilihan kepala BIN yang baru di masa pemerintahannya.

Anggota Fraksi Partai Demokrat Khatibul Umam Wiranu mengatakan dalam siaran pers kepada Republika pada Jumat (7/11), BIN di era Jokowi harus mengutamakan pendekatan human intelejen.

Untuk itu, Presiden Jokowi harus memperhatikan usulan ini dalam penunjukan Kepala BIN nanti. Direktur Strategy Institute Jakarta ini menjelaskan, BIN harus memiliki kompetensi dalam dunia intelejen. “Pemahaman defence intelejen, millitery strategic intelejen dan psywar attack,” ungkapnya.

Khatibul Umam juga mengatakan, BIN harus mengedepankan human intelejen, tanpa menafikan pendekatan yang lain. Selain itu, BIN juga harus menggunakan cara persuasif. Hal ini dilakukan saat merespons gejala-gejala gerakan yang mengganggu keamanan negara di masyarakat.

“Tidak menggunakan cara-cara represif,” tegasnya. Yang paling penting, kata Khatibul Umam, Kepala BIN tidak boleh menakutkan rakyat. Menurutnya, ia justru harus berupaya disegani rakyat dan memberi rasa aman.

Ikuti Whatsapp Channel Republika