REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PPP kubu Romahurmuziy berharap penetapan Panglima TNI dan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) tidak molor, mengingat strategisnya kedua lembaga itu dalam menjaga kedaulatan negara.

"Masukan masyarakat perlu didengar, tapi jangan sampai DPR mengulur-ulur waktu, apalagi terseret dalam politisasi calon Panglima TNI dan Kepala BIN," kata Wakil Sekjen Bidang Hankam DPP PPP Gugus Joko Waskito di Jakarta, Rabu (24/6).

Ia menilai pengajuan Jenderal TNI Gatot Nurmantyo sebagai calon Panglima TNI pengganti Jenderal TNI Moeldoko yang pensiun pada Agustus mendatang dan Letjen TNI (Purn) Sutiyoso sebagai calon Kepala BIN oleh Presiden Jokowi kepada DPR sudah tepat dan konstitusional. Dari segi kapasitas, integritas, dan pengalaman, Gugus menilai kedua nama itu tak diragukan lagi, sehingga wajar Presiden Jokowi memilihnya.

"Saya kira Komisi I DPR tidak perlu berlama-lama untuk melakukan fit and proper test," kata Gugus.

Terkait dengan ada yang tak setuju dengan calon Panglima TNI dan Kepala BIN yang diajukan Presiden, Gugus menyatakan menghormati sikap mereka. "Kami menghormati bagi yang tidak sependapat dengan pilihan Presiden, tapi harus disampaikan dengan cara-cara yang santun, kita harus kawal proses ini dengan baik," katanya.

Ia pun berharap elemen mahasiswa, pemuda, maupun koalisi masyarakat sipil untuk bersama-sama memberikan masukan yang terbaik. "Jangan sampai dimanfaatkan pihak-pihak tertentu yang bisa mengganggu kondusivitas politik dan keamanan nasional saat ini," kata Gugus.

Ikuti Whatsapp Channel Republika