REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Anggota Fraksi Golkar DPR RI. Muhammad Luthfi, mempertanyakan kebijakan presiden Jokowi seperti kartu indonesia sehat, kartu indonesia pintar, dan lainnya.

“Itu anggaran nyetak kartunya darimana?” ujar Luthfi, saat diwawancarai sebuah stasiun TV swasta pada Jumat (7/11) pagi.

Anggota komisi VIII DPR RI ini mengimbau Jokowi untuk berhati – hati dalam membuat kebijakan, terutama berkaitan dengan pengadaan. Harus ada mekanismenya.

Jangan sampai menyalahi mekanisme yang ada. Jokowi tidak bisa serta – merta menjalankan kebijakan seenaknya. Harus diawasi dan bicara dulu dengan DPR.

“Dalam UU APBN jelas tidak ada itu kartu indonesia sehat, kartu indonesia pitnar, dan lainnya,” imbuh Luthfi.

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah pernah mempertanyakan tender fisik kartu pada program Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP). Sebab, program itu tidak dikoordinasikan terlebih dahulu dengan DPR.

"Kartunya saja itu kan mesti ditender. Kartu itu satu bisa seharga Rp 5.000. Ini Rp 5.000 kali 15 juta orang, sudah berapa coba?" ujar Fahri di kompleks parlemen, Rabu (5/11).

"Program di atas 1 miliar saja harus ditender, apalagi yang triliunan. Kan negara ini enggak main-main ya," lanjut dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika