REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-Belum genap satu bulan pemerintahan Jokowi sudah banyak menerima kritikan dari berbagai kalangan. Kritikan paling keras datang dari DPR yang meminta KPK segera mengusut adanya dugaan penyimpangan dana oleh Presiden Jokowi terkait tiga kartu sakti.
Meski belum ada persetujuan DPR, Presiden Joko Widodo sudah mengeluarkan Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Wakil Ketua KPK Zulkarnain mengatakan sampai saat ini KPK tidak melihat adanya dugaan tindak pidana korupsi terkait peluncuran tiga kartu sakti itu. Malah kata Zulkarnain program Jokowi itu perlu didukung semua pihak demi kepentingan rakyat.
"Tidak sesederhana itu dikatakan korupsi, itu kan tugasnya untuk kepentingan rakyat memberikan KIS, KIP dan KKS," kata Zulkarnain saat dihubungi Republika, Kamis (6/10). Zulkarnain berkata, dalam peluncuran tiga kartu sakti itu KPK tidak melihat ada uang negara yang digunakan untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan kelompok-kelompok tertentu karena diterbitkannya kartu itu.
"Kartu itukan untuk kepentingan kita. Apakah ada uang negara yang dia (Jokowi) rugikan untuk kepentingan sendiri. Jadi jangan terlalu curiga dan berlebih-lebihan melihat itu," ujarnya. Zulkarnain mengaku KPK malah mendukung program perdana Jokowi terkait adanya kartu yang bisa membuat masyarakat mudah menjangkau akses kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan.
Kata Zulkarnain mengenai belum adanya anggaran untuk kartu tersebut adalah masalah teknis yang masih bisa diperbaiki sambil berjalannya program tersebut. "Yang penting artinya program itu diusahakan untuk kepentingan rakyat," katanya.
Sebelumnya Menteri Sekretaris Negara Pratikno menjawab kritik yang dilontarkan politisi terkait biaya untuk menjalankan program kartu sakti itu. Menurut Pratikno, penerbitan semua kartu itu sama sekali tidak memakan anggaran negara, melainkan dari dana tanggung jawab sosial sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
"Itu kan sudah jalan, tapi itu kan bantuan dari berbagai pihak. Itu CSR dari BUMN, tidak masuk APBN," ujar Pratikno, saat dijumpai di Hotel Grand Clarion, Makassar, seusai mendampingi Presiden Joko Widodo melakukan blusukan, Rabu (5/11/2014) malam.
Pratikno meminta agar DPR jangan terburu-buru menghakimi anggaran penerbitan kartu tersebut. Yang terpenting, kata dia, adalah fokus pada kelancaran penyelenggaran program KIS, KIP, dan KKS. "Enggak usah ribut-ribut dulu di sana. Kita fokus ini saja dulu. Selama ini banyak anggaran, tapi tidak fokus, maka kita fokuskan," kata mantan Rektor Universitas Gadjah Mada itu.
Menurut Pratikno, penggunaan dana corporate social responsibility (CSR) BUMN ini hanya untuk sementara. Untuk tahun berikutnya, pengadaan KIS, KIP, dan KKS akan dimasukkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). "Tentu saja untuk ke depan, ini akan terkait APBN. Tapi sekarang pakai CSR BUMN," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika