REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA –- Politikus PDI Perjuangan Rieke Diah Pitaloka memastikan, belum ada satu rupiah pun dari APBN yang digunakan dalam program Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS). Sebab, memang belum ada pos anggaran untuk program ini di APBN 2014.
“Apakah itu sudah dikeluarkan dari APBN, saya yakin belum. Silakan dicek,” katanya di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (6/11).
Rieke mengatakan, sampai sejauh ini KIS dan KIP baru sebatas pengumuman atau peluncuran program. Tetapi implementasi dari program tersebut saat ini belum dilakukan secara menyeluruh. Dia yakin pemerintah pasti tidak akan gegabah dalam menggunakan anggaran untuk sebuah program yang memang belum ada payung hukumnya.
Alokasi anggaran untuk KIS dan KIP sampai saat ini belum jelas. Belum ada payung hukum terkait penggunaan APBN untuk program tersebut. Rieke memastikan, pemerintah akan membahas penggunaan anggaran untuk ‘kartu sakti’ itu bersama DPR. “Implementasinya, bahwa alokasi anggaran KIP dan KIS pasti dibicarakan dengan DPR,” ujarnya.