REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Banyaknya kartu fasilitas kesehatan yang beredar dikhawatirkan bakal membingungkan masyarakat dalam pemanfaatannya. Untuk itu, pemerintah saat ini tengah berusaha mengintegrasikan Kartu Indonesia Sehat (KIS) dengan kartu Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang sebelumnya diluncurkan oleh pemerintah era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Puan Maharani, mengaku kehadiran KIS sempat menimbulkan pertanyaan dari para pengguna JKN. "Saya jelaskan, KIS itu memang bentuk perubahan dari JKN. Tapi manfaat KIS lebih banyak," ujarnya saat ditemui wartawan di kantornya, Jakarta, Rabu (5/11).

Menurut Puan, pemerintah saat ini tengah berupaya mencari solusi agar masyarakat tidak bingung dengan banyaknya kartu kesehatan yang beredar. Salah satunya adalah dengan mengintegrasikan sistem KIS dengan JKN yang sebelumnya sudah dijalankan oleh BPJS Kesehatan.

Kendati demikian, Puan tidak mengatakan secara eksplisit bahwa pemerintah bakal menghentikan penerbitan kartu JKN kepada masyarakat penerima program tersebut.

"Dalam rapim (rapat pimpinan) yang kami adakan hari ini, saya meminta kepada kementerian terkait untuk bisa memberi solusi agar rakyat tidak dibingungkan dengan banyaknya kartu yang beredar. Saya rasa ini membutuhkan waktu hingga JKN betul-betul bertransformasi menjadi KIS," kata Puan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika