REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) berharap agar Kepala Badan Intelejen Negara (BIN) yang baru adalah orang yang bebas dan tidak punya catat dalam kasus dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM).
Koordinator Kontras, Haris Azhar menganggap kandidat Kepala BIN yaitu mantan Wakil Menteri Pertahanan Letjen (Purn) Sjafrie Syamsuddin, bekas Wakil Kepala BIN As’ad Said Ali dan bekas Wakil Panglim TNI Jenderal (Pur) Fachrul Rozi, bukan orang yang bersih dari pelanggaran HAM.
"Orang-orang bermasalah itu nggak perlu dipilih-pilih lagi lah, cari orang-orang baru," katanya, di Jakarta, Rabu (5/11).
Haris sendiri merekomendasikan beberapa nama, salah satunya adalah mantan Kepala Bais AL Sulaiman Pontoh. "Alasannya, isi kepalanya oke, pemahamannya soal keamanan, demokrasi itu baik. Saya pernah berdiskusi sama dia," katanya.
Menurut Haris sepengetahuannya, Sulaeman Pontoh tidak punya catatan keterlibatan pelanggaran HAM. Dia juga berani tampil beda. Contohnya, kasus perjanjian Indonesia dengan Singapore soal wilayah Riau yang digunakan untuk latihan tentara Singapore, dia punya opini berbeda.
"Ngapain munculin nama lama yang punya kontroversi mengenai pelanggaran HAM. Sutiyoso, Syafrie, Fahrul Rozi. Lebih baik Pak Pontoh yang punya catatan buruk," katanya.
Atau, lanjut Haris, jika melihat gaya presiden Jokowi yang politis. Ia menyarankan nama politisi PDIP, TB Hasanuddin. "Barangkali kan dia mau dari partainya dia sendiri, atau cari orang sipil misalnya Rizal Sukma ahli soal keamanan," katanya.
Haris juga mendukung jika Presiden Jokowi ingin membuat terobosan baru dengan memilih Kepala BIN seorang perempuan. Haris menilai ide-ide seperti itulah yang seharusnya dibangun, bukan ide-ide ikatan politik.
Munculnya nama-nama kayak Syafrie, Sutiyoso, dan lainnya, selain punya isu pelanggaran HAM, orang-orang tersebut punya ikatan dengan organisasi-organisasi politik. "As'ad dari NU, Sutiyoso partai koalisi yaitu PKPI, Syafrie kan dekat dengan Prabowo," jelasnya.
Tapi, sebaiknya, Jokowi mencari orang profesional. Karena menurut Haris, urusan BIN urusan yang mempunyai kapasitas dan kewenangan yang unik dan beda dengan lembaga lain.
Kalau BIN dikuasai oleh orang-orang yang integritasnya buruk, tidak mau berurusan dengan lembaga yg akuntable. BIN mempunyai potensi menyalahgunakan wewenang. "Jadi nanti kita ngontrolnya susah," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika