REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Forum Indonesia Untuk Tranparansi Anggaran (FITRA) menolak rencana pemerintah Jokowi-JK yang akan menaikkan harga BBM bersubsidi. Sebab kenaikan harga BBM akan berimbas kepada kenaikan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Koordinator Advokasi dan Investigasi FITRA, Uchok Sky Khadafi menilai jika harga BBM bersubsidi naik, maka beban Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) pun akan naik. "Kenaikan anggaran pemerintah bisa dua kali lipat, imbasnya gaji pegawai pemerintah naik," ujarnya kepada Republika Online (ROL), Rabu (5/11).

Selain itu, ia mengatakan imbas lain dengan harga BBM yang naik akan menyebabkan masyarakat bertambah miskin. Kenaikan tersebut pun akan membuat kepercayaan masyarakat kepada Jokowi-JK menurun.

Uchok menilai anggaran subsidi BBM yang mencapai sekitar 300 triliun lebih sangat kecil. Dimana rata-rata kenaikan subsidi pemerintah untuk BBM hanya 2,4 persen. Dibandingkan dengan bunga hutang pemerintah yang mencapai 12 persen.

Ia menilai alasan pemerintah yang mengklaim APBN mengalami defisit sehingga BBM bersubsidi harus dinaikkan sangat tidak masuk akal dan tidak rasional. Menurutnya jika terjadi defisit anggaran maka pemerintah bisa melakukan pengetatan anggaran dan memotong tunjangan menteri beserta fasilitasnya.

"Defisit bisa tidak terjadi asal ada pengetatan anggaran," tegasnya.

Berdasarkan data sementara FITRA, dana perjalanan dinas tahun 2014 di Kemendagri Rp 1.1Triliun, BPK Rp 775.2 Miliar, DPR Rp 763.1 Miliar Kejaksaaan Agung Rp 250 Miliar, Sekneg Rp 220 Miliar, MA Rp 140,4 Miliar.

Terkait dengan penyaluran BBM bersubsidi yang dianggap pemerintah tidak tepat sasaran dan hanya dinikmati orang kaya. Menurutnya, jumlah orang kaya di Indonesia hanya mencapai 10 persen dan mereka akan memilih memakai pertamax.

"Penggunaan premium itu banyak digunakan oleh masyarakat kelas menengah ke bawah," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika