REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menilai kinerja Polri dalam penegakan hukum dan HAM masih belum memuaskan. Menurut Kontras banyak proses penyelidikan kasus yang ditangani polisi tidak menjunjung tinggi penghormatan kepada HAM.

Kordinator Kontras, Haris Azhar mengatakan jika polisi tidak melakukan prosedur hukum dengan baik akan berpotensi mengkriminalsasi masyarakat dan mengaburkan fakta-fakta yang seaungguhnya terjadi.

Haris mencontohkan, tentang penanganan kasus Jakarta Internasional School (JIS) yang melibatkan enam petugas kebersihan sekolah. Menurutnya, kasus tersebut merupakan bentuk kearoganan polisi. Karena dalam proses penyidikan di Polda Metri Jaya, para tersangka mengalami sejumlah tekanan dan penyiksaan.

"Bahkan, salah seorang tersangka, yaitu Azwar akhirnya meninggal dalam tahanan," kata Haris pada diskusi yang dilaksanakan di kedai Tjikini, Jakarta, Selasa (4/11).

Meski, polisi mengatakan bahwa Azwar melakukan aksi bunuh diri saat izin ke toilet dengan menenggak cairan pembersih saat pembuatan BAP. Namun kejadian tersebut tetap janggal karena, menurut kesaksian tidak ada seorangpun izin selama proses interogasi berlangsung.

"Selain itu, banyak luka lebam pada tubuh korban, yang diakui para keluarga korban merupakan luka akibat dipukuli polisi saat interogasi," ujarnya.

Kasus seperti ini, lanjut Haris menunjukan bahwa aparat polisi terbukti masih belum kerja secara profesional. Selain itu, polisi masih belum menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai penegak hukum.

"Karena masih melakukan pendekatan kekerasan serta tidak cermat dalam memberikan penghukuman sehingga berpotensi mengkriminalisasikan warga," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika