REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - PT Pos Indonesia (Persero) kembali dipercaya untuk menyalurkan dana pemerintah. Kali ini, PT Pos dipercaya menyalurkan dana Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS). Menurut Presiden Direktur PT Pos Indonesia, Budi Setiawan mengatakan bahwa ada dua cara penyaluran dana PSKS.
"Pertama, disalurkan dalam bentuk simpanan Giropos sebanyak 14,5 juta Rumah Tangga Sasaran (RTS) lewat Pos Indonesia," katanya Budi, di Gedung Pos Ibukota, Jakarta, Senin (3/11l).
Dan yang kedua, lanjut Budi disalurkan dalam bentuk Mandiri e-Cash sebanyak 1 juta RTS melalui Bank Mandiri yang penguangannya hanya dapat dilakukan di Kantor Pos Bayar. " satu juta lagi melalui Layanan Keuangan Digital (LKD)," ungkapnya.
Dia mengatakan bahwa untuk 1 juta RTS akan disertai pembagian KKS (Kartu Keluarga Sejahtera) yang menggantikan KPS (Kartu Perlindungan Sosial), Sim card untuk Mandiri e-Cash, Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Kartu Indonesia Sehat (KIS).
Masa pencairan dana PSKS tersebut dimulai pada 7 November 2014 dan akan selsesai pada akhir tahun 2014. "Selesainya 31 desember harus selesai, kalau tidak tuntas kita akan di marahin karena APBN nya sudah berubah," jelasnya.
Pencairan simpanan Giropos itu dilakukan sesuai jadwal yang telah ditentukan Tim Satgas PSKS Pos Indonesia. Penyusunan jadwal di setiap kantor pos disesuaikan dengan kondisi dan kapasitas masing-masing kantor bayar.
Sementara itu, lanjut Budi, penguangan Mandiri e-Cash akan dimulai tanggal 3 November 2014 alias hari ini. Penguangan uang elektronik itu disesuaikan dengan kondisi dan kapasitas masing-masing kantor bayar.
"Jadwal penguangan merupakan masa bayar utama, setelah masa bayar utama, RTS masih bisa dapat menguangkan dana Mandiri e-Cash," katanya.
Menurut Budi, hari ini baru 600 orang yang mendapat yang tersebar di Jakarta. Dan pada Tanggal 7 november nanti akan dilakukan enam kota . ini akan dilakukan secara bertahap, dari enam kota kemudian kuta akan bagikan di 18 kota, hingga sampai ke seluruh indonesia," katanya.
Untuk pembagian ke seluruh wilayah di Indonesia, budi mengatakann akan membicarakannya dengan daerah yang bersangktan. "Kita akan sesuaikan dengan kesiapan daerah. kira-kira siap atau tidak,"kita harus berbicara dengan mereka sebagai yang punya wilayah," ungkapnya.
Karena, lanjut Budi, PT pos tidak ingin nantinya ad tag mempolitisir kegiatan pemerinrah ini. "Karena kita tidak mau bentrok dengan kegiatan mereka di daerah seperti pemilu. kita hindari itu karena takut dipolitisir ," jelasnya.
Selain itu, Budi juga mengaku, jika dan dari pemerintah ini masih belum sepenuhnya diterima oleh PT Pos. Akan tetapi, dalam waktu satu minggu ini dana akan masuk semua sebesar Rp 6,2 Triliun.
"Intinya PT Pos hanya operator saja, jika harus disalurkan hari ini, kita akan salurkan, apapun yang diperintahkan, kami akan lakukan sebauk-baiknya," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika