REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo hari ini akan meluncurkan Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS). Dua program tersebut merupakan janji Jokowi-JK saat kampanye Pilpres 2014.
Acara peluncuran KIP dan KIS rencananya akan dilakukan di Kantor Pos Pasar Baru, Jakarta Pusat pada pukul 13.00 WIB.
Sejumlah menteri yang dijadwalkan ikut hadir dalam acara peluncuran siang nanti di antaranya Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Sosial Khafifah Indar Parawansa, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Anies Baswedan, dan Menteri Kesehatan Nila F Moeloek.
KIP dan KIS merupakan bagian dari program perlindungan sosial yang dana bantuannya diberikan secara non tunai melalui layanan keuangan digital berbasis perbankan.
Pemerintahan Jokowi-JK memang telah berkomitmen mengurangi transaksi tunai semaksimal mungkin. Sehingga, semua bantuan dalam rangka perlindungan sosial harus dilakukan lewat perbankan.
Selain di Kantor Pos Pasar Baru, Jakarta Pusat, kartu ini juga akan diluncurkan secara serentak di beberapa wilayah seperti di Kantor Pos Fatmawati, Jakarta Selatan yang akan dipimpin oleh Mendagri Tjahjo Kumolo.
Selain Tjahjo, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Yambise juga akan ikut meluncurkan KIP dan KIS di Kantor Pos Mampang Prapatan, Jakarta Selatan.
Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Jafar akan meluncurkan KIP dan KIS di Kantor Pos Jakarta Timur, Jalan Pemuda, Rawamangun.
Sedangkan Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara, akan hadir dalam peluncuran di Kantor Pos Jakarta Utara.
Seperti diketahui, ada tiga kartu yang menjadi andalan Jokowi-JK saat kampanye Pilpres. tiga kartu itu adalah KIS, KIP dan Kartu Keluarga Sejahtera. Sebelumnya saat meninjau pengungsi bencana erupsi Gunung Sinabung, Presiden Jokowi juga sempat memperkenalkan KIS dan KIP.
Sebelumnya, saat menjabat gubernur DKI Jakarta, Jokowi telah menerapkan program Kartu Jakarta Sehat (KJS) dan Kartu Jakarta Pintar (KJP). Dua kartu yang juga terintegrasi dengan sistem perbankan tersebut kini diterapkan untuk skala nasional.