REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA-- Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Marsetio bertekad akan menyiapkan TNI Angkatan Laut yang andal, disegani, dan berkelas dunia untuk mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia sebagaimana kebijakan Presiden Joko Widodo.
"Sejauh ini, arah kebijakan pemerintahan baru belum ditetapkan dalam suatu keputusan atau undang-undang," katanya saat memberikan orasi ilmiah di depan ratusan wisudawan dan wisudawati program sarjana XXXLV maupun pasca sarjana XXLX Universitas Wijaya Putra (UWP) di Surabaya, Jawa Timur, Ahad (2/11).
Namun, terlihat jelas bahwa Presiden dan Wapres periode 2014-2019 tersebut sangat berkeinginan untuk memajukan Indonesia melalui pembangunan maritim, karena sejak masa Pilpres, mereka telah menawarkan sebuah visi "Poros Maritim Dunia" kepada rakyat.
"Itu janji kampanye yang akan dipenuhi apabila mereka terpilih menjadi Presiden dan Wapres RI, bahkan hingga masa pelantikan pun, momentum visi ini masih terus terjaga. Hal ini terlihat dari isi pidato Presiden RI terpilih yang disampaikan seusai pelantikan," katanya.
Menurut KSAL yang juga doktor lulusan UGM Yogyakarta itu, luas perairan Indonesia mencapai 5,8 juta kilometer persegi atau 77 persen dari seluruh wilayah Indonesia. Dengan wilayah perairan yang sangat luas tersebut, Indonesia memiliki potensi sumber daya laut yang sangat besar dalam bentuk yang sangat bervariasi (mega biodiversity).
"Potensi sebesar itu akan dapat memberikan kontribusi yang sangat besar bagi perekonomian negara apabila dikelola dengan baik. Sebaliknya, besarnya kekayaan alam yang terkandung dalam bumi Indonesia tidak akan berarti apa-apa bila tidak dikelola dan dijaga kelestariannya dengan baik," katanya.
KSAL yang juga penulis buku "Sea Power" itu menegaskan bahwa untuk dapat mengelola sumber daya yang begitu besar tersebut, maka potensi-potensi apa saja yang ada di dalamnya harus diketahui, sekaligus memahami berbagai hal yang mengancam kelestariannya.
Mengenai peran TNI Angkatan Laut dalam menjaga eksistensi Indonesia sebagai Negara Maritim, jenderal berbintang empat itu menjelaskan sistem pertahanan Indonesia berbasis maritim sangat beralasan dengan praduga musuh datang melalui laut, sehingga harus dihancurkan di luar medan pertahanan penyanggah atau di luar ZEE Indonesia.