REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi (PUKAT) UGM, Fariz Fachryan mengkritik Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyangkut pemilihan jaksa agung yang tidak transparan. Termasuk proses pemilihan yang tidak diketahui oleh publik.  

"Jokowi dalam pemilihan jaksa agung tidak cukup transparan dan tidak diketahui prosesnya seperti apa," ujarnya kepada Republika, Jumat (31/10).

Ia juga mengkritik Jokowi atas pilihannya mengangkat menteri yang dianggap bermasalah dan kurang tepat.

Fariz melihat, proses pemilihan jaksa agung sarat dengan konflik kepentingan. Jokowi pun dianggap tidak bisa menghindari hal tersebut. 

Karena, menurutnya, hal itu merupakan konsekuensi dalam koalisi. Namun, kepentingan tersebut diharapkan hanya sebatas saat pemilihan menteri dan tidak terhadap pemilihan jaksa agung.

Fariz juga mengkritik keras munculnya nama politikus Partai Nasdem HM Prasetyo yang disebut bakal menjadi jaksa agung. 

Karena nama HM Prasetyo yang berlatarbelakang politisi Nasdem diduga titipan untuk menjadi jaksa agung. "Jaksa agung harus profesional dan menghindarkan diri dari conflict of interest," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika