REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Golkar menilai, langkah Koalisi Indonesia Hebat (KIH) yang membuat DPR tandingan sebagai manuver untuk menciptakan kondisi ricuh. Ujungnya, akan mencoba menciptakan kesan kalau negara dalam keadaan genting. 

"Kondisi ini sengaja direkayasa untuk memberikan dasar hukum bagi presiden untuk menerbitkan perpu membatalkan UU MD3. Jika tetap tidak bisa diatasi, akan menerbitkan dekrit membubarkan DPR," kata Wasekjen Partai Golkar, Nurul Arifin melalui pesan singkat, Jumat (31/10).

Ia menilai, pemerintah Joko Widodo (Jokowi) tak ingin DPR kuat. Karenanya, pembentukan pimpinan DPR tandingan merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk menundukan dan memperlemah DPR. 

Untuk itu, lanjut dia, dilakukan politik adu domba antara KIH dan Koalisi Merah Putih (KMP). 

Nurul menjelaskan, politik melemahkan DPR itu jelas bertentangan dengan prinsip demokrasi presidensil multipartai. Yaitu sistem yang menghendaki parlemen yang kuat untuk mengimbangi eksekutif guna mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh presiden. 

"Kita butuh DPR kuat untuk memperkuat sistem demokrasi presidensil," katanya.

Sebelumnya, lima fraksi yang tergabung dalam KIH (PDIP, PKB, Nasdem, Hanura, dan PPP) melayangkan mosi tidak percaya kepada pimpinan DPR saat ini. Mereka pun kemudian menyusun pimpinan DPR tandingan.

Hari ini, pimpinan DPR versi KIH itu menggelar rapat paripurna. Rapat yang dipimpin pimpinan sementara dari fraksi PKB, Ida Fauziah itu antara lain membahas pimpinan komisi dan alat kelengkapan dewan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika