REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPD, Irman Gusman merasa prihatin melihat situasi yang berkembang di DPR dengan adanya paripurna tandingan versi Koalisi Indonesia Hebat (KIH).

Menurutnya, anggota DPR seharusnya mengedepankan musyawarah. Para pimpinan partai politik harus duduk bersama untuk melakukan komunikasi. Sehingga harapan KIH dan Koalisi Merah Putih (KMP) tercapai.                            

"Tidak perlulah ada tandingan. Sebaiknya mari duduk bersama mencari jalan keluar. Mari dengan semangat merah putih kita bangun Indonesia hebat," kata Irman di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (31/10). 

Ia mengimbau agar para anggota DPR melebur bersama untuk menyusun alat kelengkapan yang ada. 

Irman juga menyatakan, paripurna tandingan merupakan ekspresi yang harus ditangkap pimpinan dewan. Sehingga, jangan ada yang merasa didikotomikan. 

Irman mengatakan, parlemen berbeda dengan eksekutif. Jika eksekutif harus ada pihak yang menang. Sedangkan di parlemen adalah kebersamaan yang harus dibangun. 

Karena menurutnya, persoalan koalisi sudah berakhir hingga masa pemilihan presiden yang lalu.

Hingga saat ini, katanya, DPD tetap berkomunikasi resmi dengan pimpinan DPR. Irman pun memberikan tips agar suasana di DPR harmonis seperti DPD. 

Menurutnya, pimpinan DPR harus memberikan otonomi luas untuk anggotanya. Sehingga, anggota diberi hak dan ruang untuk menjadi anggota dan ketua. 

Irman menjelaskan, sistem paket seharusnya tidak dikenal dalam sistem di parleman. Melainkan, seharusnya dengan musyawarah mufakat. 

Karena, katanya, keputusan dalam parlemen adalah kolektif kolegial. "Partai politik hanya mengantarkan anggotanya masuk ke dalam," papar dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika