REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat bahasa Dwi Susanto menilai beberapa nama kementerian di Kabinet Kerja Joko Widodo-Jusuf Kalla memiliki makna yang rancu. Ia mengatakan penamaan kementerian kabinet anyar tersebut dirasa tidak sesuai dengan makna sesungguhnya.

Menurutnya kerancuan nama-nama kementerian tersebut menunjukkan ketidakefektifan tugas dan fungsi yang ada di dalamnya. "Ada kata yang tidak pas digunakan sehingga memiliki makna yang aneh dan rancu" ujar dosen dari Sastra Indonesia FSSR UNS kepada Republika, Senin (27/10).

Dwi mengungkapkan ada beberapa penamaan yang perlu dikoreksi kembali sehingga sesuai dengan makna sesungguhnya. Nama-nama kementerian tersebut yaitu Menteri Koordinasi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Ia menilai penamaan tersebut tidak sesuai karena pembangunan manusia merupakan bagian dari kebudayaan.

"Pembangunan manusia itu berujung pada kebudayaan" tambah Dwi.

Selain itu, ia juga mengatakan ketidakefektifan lainnya terdapat pada penamaan Menteri Riset dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Dwi menjelaskan riset atau penelitian itu sudah tercakup dalam tugas pendidikan tinggi sehingga tidak perlu dipisah karena akan menimbulkan pembagian kerja yang tidak efektif dalam kabinet nantinya.

Seperti diketahui, Presiden Jokowi melakukan perombakan dalam kabinet yang Ia pimpin. Perombakan itu diantaranya dengan penggabungan, pemecahan, penambahan dan nomenklatur (penamaan) baru menteri.

Ikuti Whatsapp Channel Republika