REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo merombak kembali susunan kabinetnya, Senin (19/8/2024) pagi. Ia mengganti tiga menteri, menambah satu wakil menteri, serta melantik tiga pejabat untuk mengisi badan-badan pemerintah. Lalu, bagaimana komposisi menteri PDIP dan menteri lainnya di kabinet terkini?
Menteri yang dilantik dan digeser adalah Supratman Andi Agtas sebagai menkumham, menggantikan Yasonna H Laoly, kemudian Rosan Perkasa Roeslani menggantikan Bahlil Lahadalia di jabatan menteri investasi/kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, serta Bahlil Lahadalia menggantikan Arifin Tasrif di kursi menteri ESDM.
Menarik dilihat adalah dua menteri yang masuk merupakan gerbong dari Presiden terpilih Prabowo Subianto, yakni Supratman dan Rosan.
Supratman Andi Agtas adalah politisi Partai Gerindra. Ia menggantikan Yasonna, politisi PDIP. Namun pergantian ini memang bakal terjadi, karena Yasonna sudah terpilih menjadi anggota DPR (belum dilantik) periode 2024-2029.
Rosan adalah mantan ketua Kadin, mantan duta besar Indonesia untuk Amerika Serikat, dan mantan ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran di pilpres kemarin.
Sementara Arifin Tasrif masuk via jalur PDI Perjuangan. Dengan demikian, dalam perombakan kabinet kali ini ada dua menteri PDIP yang digusur oleh Presiden Jokowi.
Secara umum, sampai saat ini masih ada beberapa menteri PDIP di dalam kabinet Jokowi. Namun posisi mereka itu tidak terlalu strategis ketimbang Yasonna dan Arifin.
Di kabinet Jokowi masih ada Pramono Anung sebagai sekretaris kabinet, Risma Tri Harini sebagai menteri sosial, Teten Masduki sebagai menteri koperasi dan UMKM, Bintang Puspayoga sebagai menteri pemberdayaan perempuan dan anak. Ada pula sosok Basuki Hadimuljono sebagai menteri PUPR, yang memang dianggap sebagaiutusan PDIP serta Abdullah Azwar Anas, menteri pendayagunaan aparatur negara.
Sementara posisi menteri dengan 'darah' Gerindra kini bertambah menjadi tiga orang, yakni Prabowo, Supratman, dan Rosan. Tadinya masih ada Sandiaga Uno, namun belakangan Sandi justru berbelok ke PPP.
Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah menyebut pergantian tersebut tak lebih dari bentuk ketaatan terhadap amanat keputusan Kongres PDIP yang akan mengawal pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin hingga tuntas pada 20 Oktober 2024.
"Itu artinya memang Bu Mega mewakafkan (kadernya) mau dipakai (sebagai menteri) monggo, tidak dipakai ya monggo, tapi ibu sebenarnya ingin menunjukkan bahwa saya diberi amanat kongres partai untuk menjaga itu semua, dan kami taat kepada seluruh hasil keputusan kongres partai lima tahun yang lalu," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republikasumber : Antara
Advertisement
