REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat ekonomi Universitas Gadjah Mada (UGM), Sri Adiningsih mendesak pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mempermudah perizinan dan birokrasi bagi dunia usaha. Ia meminta agar perizinan bisa selesai dalam satu pekan.
Menurutnya pada pemerintahan Presiden SBY sudah ada perbaikan dalam pelayanan investasi, melihat dari peringkat Indonesia di East of Doing Business. Namun masih banyak pengusaha yang mengeluhkan perizinan yang dianggap lama, berbelit dan biayanya mahal.
"Kalau ingin investasi meningkat, ekonomi bergerak, bisnis maju, perizinan memegang peranan penting, supaya lebih cepat, murah, dan mudah. Itu perlu dilakukan dan saya harapkan dilakukan Jokowi-JK," jelasnya saat dihubungi Republika, Selasa (28/10).
Ia berharap, prosedur perizinan dan birokrasi bagi pengusaha yang akan berinvestasi mendapat perhatian. Agar ke depan Indonesia tidak kalah dengan Malaysia dan Thailand. Menurutnya, saat ini pelayanan perizinan dan birokrasi di Indonesia masih di bawah Malaysia dan Thailand, bahkan sangat jauh dari Singapura.
"Mereka secara umum cenderung lebih mendukung dunia usaha. Tahun depan Masyarakat Ekonomi Asia, investor Indonesia akan keluar Indonesia karena ada liberalisasi," katanya.
Untuk mengimbangi dua negara itu, dia menyebut, soal perizinan dan birokrasi harus diselesaikan dalam satu pekan. Sedangkan dari sisi biaya digratiskan. Sebab, masih banyak pemasukan negara dari sektor lain.
"Paling tidak, satu pekan atau 15 hari selesai semuanya," ucapnya.
Dia justru mempertanyakan para kenapa para pengusaha dan investor yang ingin membuka lapangan kerja disuruh membayar.
Sebab, kalau orang investasi mendirikan pabrik negara akan mendapat pemasukan dari pajak karyawan, pajak perusahaan, pajak nilai tambah, pajak korporasi, dan lainnya. Ia berharap dalam 100 hari pemerintahan Jokowi-JK hal itu bisa direalisasikan.
"Kalau investor mau investasi diberi kemudahan dan keringanan. Kalau sudah berfungsi kan mereka bayar pajak," ucapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika