REPUBLIKA.CO.ID, GORONTALO -- Akedemisi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Gorontalo (UNG), Funco Tanipu menilai Kabinet Kerja Joko Widodo-Jusuf Kalla memiliki beban lebih berar dari kabinet sebelumnya.
"Masyarakat Indonesia memiliki ekspektasi dan harapan besar akan kualitas kinerja para menteri dan menuntut hal itu diwujudkan," ujarnya, Selasa (28/10).
Ia melanjutkan, disisi lain kabinet kerja masih diisi oleh para politisi pendukung Jokowi-JK, sehingga dianggap tetap menerapkan praktek bagi-bagi kursi.
"Beberapa nama yang sangat kental nuansa politisnya seperti penempatan Tjahjo Kumolo sebagai Mendagri, Puan Maharani sebagai Menko Kebudayaan dan Pembangunan Manusia, Yasona Laoly sebagai Menkumham, dan beberapa orang berasal dari partai politik yang tidak memiliki pengalaman sama sekali dengan bidang kementrian yang diemban," jelasnya.
Kondisi itu, menurutnya akan menambah berat beban kabinet ke depan, karena beberapa menteri harus butuh penyesuaian dengan bidang kerjanya. Selain itu, kapasitas tata kelola pemerintahan dari beberapa menteri di Kabinet Jokowi juga terbilang sangat minim.
"Sehingga perlu kerja keras untuk menghadapi politik birokrasi di masing-masing kementrian dan departemen," katanya.
Funco menilai sehebat apapun menterinya, jika birokrasi di kementerian tidak bisa dikendalikan, maka pasti akan mempengaruhi kinerja sang menteri. Ia berharap masing-masing menteri segera memperkuat kapasitas tata kelola pemerintahan dan kapasitas politik sehingga bisa mengendalikan politik birokrasi dan politik parlemen.
"Saya mengamati sebagian besar menteri memiliki kapasitas politik yang cukup rendah, sehingga di parlemen bisa saja akan mengalami kebuntuan dalam pembahasan program, atau bisa jadi bulan-bulanan politisi di parlemen," jelasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika