REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Nasdem meminta PDIP tidak mempersoalkan jatah kursi yang diberikan Presiden Joko Widodo kepada partai politik di kabinet. Menurut Nasdem yang lebih penting dari jatah menteri adalah soal kinerja. "Puas tidak puas itu tidak tergantung pada jumlah menteri di kabinet," kata Sekretaris Jendral DPP Nasdem, Patrice Rio Capella kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Selasa (28/10).
Rio mengatakan jatah kursi menteri bagi partai merupakan hak prerogatif Jokowi selaku presiden. Jokowi punya hak untuk memberikan seluruh posisi menteri kepada perwakilan partai maupun nonpartai. "Kalau semua mau dari partai politik atau semua dari profesional kita juga tidak bisa bantah," ujarnya.
Rio berharap menteri di Kabinet Kerja Jokowi bekerja fokus. Paling tidak setelah 100 hari dilantik para menteri sudah menyampaikan ke publik apa-apa saja yang sudah mereka kerjakan. "Misalnya 100 hari kerja sudah ada laporan apa yang akan dan sudah dikerjakan kementeriannya," katanya.
Sebelumnya politikus senior PDIP, Tubagus Hasanuddin mengatakan banyak kader partainya di daerah yang tidak puas dengan arsitektur Kabinet Jokowi. Mereka mempersoalkan jumlah kursi menteri dari PDIP yang terlalu sedikit. "Banyak kader di daerah menyatakan tidak puas dengan komposisi seperti itu," kata Hasanuddin.
Hasanuddin mengatakan kader daerah mempersoalkan jumlah menteri PDIP yang sama dengan PKB. Padahal perolehan kursi PDIP di parlemen jauh lebih banyak daripada PKB. PDIP mendapat raihan 109 kursi di DPR. Sedangkan PKB hanya 47 kursi. Yang lebih menjadi persoalan, perolehan jumlah menteri PDIP hanya berselisih satu menteri lebih banyak dari Partai Nasdem yang mendapat 32 kursi di parlemen. "Mestinya (menteri) kami tidak sama dengan PKB," ujar Hasanuddin.
Jokowi mengumumkan nama-nama menteri yang akan duduk di kabinetnya. Tercatat ada empat orang kader PDIP sebagai menteri. Mereka ialah: Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani; Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumulo; Menteri Hukum dan HAM, Yassona H. Laoly; Menteri Koperasi dan UMKM, Puspayoga.
Ikuti Whatsapp Channel Republika