REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat politik Burhanuddin Muhtadi mengatakan kabinet yang disusun Presiden Joko Widodo harus membuktikan jika selama ini pemilihan menteri murni atas hak prerogatif presiden, tanpa banyak campur tangan dari partai politik pengusung. Ia pun menilai sudah cukup bagi Jokowi untuk melakukan atraksi simbolik.
Burhanuddin mengatakan apa yang ditampilkan oleh Presiden Joko Widodo dalam mengumumkan kabinet pada hari ini, merupakan sebuah tradisi baru. Dimana Jokowi memperkenalkan secara langsung para menterinya.
"Presiden Joko Widodo menghadirkan tradisi baru dalam mengumumkan kabinet pada pemerintahannya, ini pertanda baik untuk menunjukan kerja bukan hanya tanggungjawab Jokowi-JK saja, tapi semua menteri-menterinya sebagai pembantu presiden," ujarnya, Ahad (26/10).
Namun ia menilai, saat ini publik bukan hanya menanti atraksi simbolik dari Jokowi saja. Sebab untuk atraksi simbolik sudah cukup saat Jokowi-JK selesai dilantik, dimana rakyat menyambut dengan pesta. "Sekarang yang terpenting bagaimana Jokowi menterjemakan dukungan publik yang sangat besar itu," ucapnya.
Untuk itu menurutnya, kinerja kabinet yang disusun oleh Jokowi harus mampu menjawab harapan masyarakat, khususnya untuk menegaskan jika Jokowi merupakan presiden yang merdeka dalam menjalankan pemerintahannya.
"Karena Jokowi ini bukan share holder utama di partainya, sehingga ada kesan kebijakannya nanti terbelah, karena ia bukan orang yang punya kewenangan penuh. Jadi Jokowi harus punya keyakinan penuh karena dipilih rakyat dan punya kewenangan penuh untuk memilih kabinetnya, ini yang ditunggu rakyat," jelasnya.
Burhanuddin mengatakan, publik akan menanti bagaimana output dari kabinet Jokowi. Apakah Jokowi bisa mempertegas bahwa ia punya kewenangan penuh atau memang didikte dalam memilih kabinetnya.
"Jadi yang terpenting sekarang outputnya, apakah itu mempertegas dugaan jika Jokowi didikte oleh partai dalam memilih kabinet atau tidak. Ini akan mempengaruhi kepercayaan rakyat terhadap Jokowi. Jadi Jokowi harus mengkonfirmasi lewat kabinetnya bahwa ia adalah presiden merdeka bukan presiden boneka," katanya.