REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sukarelawan Joko Widodo (Jokowi) berharap presiden mematuhi rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam menyusun kabinet.
"PPATK dan KPK kan wasit. Kartu merah dan kartu kuning dari wasit itu. Jokowi harus patuh," kata Sekjen People Power Front for Democracy (perhimpunan 50 organisasi sukarelawan Jokowi) di Jakarta, Sabtu (25/10).
Mantan aktivis Pijar itu juga mengungkapkan keheranan kenapa Jokowi tidak bisa pilih atau cari orang. Karena dari 43 orang yang diajukan ke KPK, delapan orang kena kartu merah.
"Apakah tidak ada orang-orang yang baik dan jujur lagi di negeri ini?" tanya dia.
Gatot menilai, Jokowi lemah menghadapi tekanan partai politik pendukungnya. Karena orang-orang yang bermasalah masih menjadi nominator dan dipaksakan masuk dalam kabinet.
"Kalau Jokowi itu petarung, menteri-menterinya juga harus petarung. Kalau menteri bermasalah, otomatis kabinet Jokowi cuma akan jadi bulan-bulanan saja, tidak bisa kerja sebab sibuk direcoki dengan masalah menteri-menternya," kata Gatot.
Jika Jokowi memaksakan kehendak dengan tidak mematuhi rekomendasi KPK dan PPTAK, menurut dia, berarti mengkhianati sukarelawan pendukungnya. Juga, mengkhianati rakyat.
"Ekspetasi rakyat sangat tinggi, rakyat sangat percaya Jokowi akan membawa perubahan. Kalau itu-itu saja, ya, sama saja," katanya.
Gatot menilai, Jokowi selalu menggampangkan masalah, termasuk soal menteri. "Jokowi hanya mendengar rumah transisi tidak pernah mendengar rakyat," kata Gatot.
Dia juga menilai Jokowi, menyepelekan aspirasi rakyat dan sukarelawan pendukungnya. Sehingga memilih orang saja selalu salah.
Gatot mengungkapkan beberapa kandindat menteri jelas-jelas bermasalah, bukan prorakyat. Namun, nyatanya malah masuk dalam daftar.
"Kabinet Jokowi mencerminkan kabinet yang propasar, bukan yang prorakyat sama saja dengan kabinet neolib. Kalau Jokowi durhaka sama rakyat yang memilihnya, makin terpuruk negeri ini. Lihat saja orang-orang yang konon juga ikut menyumbang dana kampanye Prabowo juga masuk nominator utama dalam kabinet tersebut," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika