REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hidayat Nur Wahid membantah kabar yang mengatakan jika ada partai politik yang Koalisi Merah Putih (KMP) meminta jatah kursi menteri.

"Tidak sama sekali,  Koalisi Merah Putih tidak meminta jabatan menteri dari pak Jokowi. Dari perwakilan partai PKS yang masih dalam KMP kita tidak minta menteri," ujarnya di Jakarta, Jum'at sore (23/10).

Hidayat melanjutkan, Koalisi Merah Putih juga tidak pernah menggerecoki Presiden Jokowi dalam proses seleksi menteri. Pria yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua MPR itu menegaskan, sebab pemilihan menteri adalah hak dan kewenangan presiden.

"Kebijakan sepenuhnya itu adalah hak preoregatif beliau (Presiden Joko Widodo), silahkan angkat yang anda ingin angkat," katanya.

Ia pun mendukung langkah Presiden Jokowi dalam menggunakan hak prerogatifnya untuk merealiasikan semua janjinya, dengan membentuk kabinet baik. Bahkan menurutnya KMP juga tidak pernah mendesak agar Jokowi segera mengumumkan menterinya.

"Tidak ada yang minta cepet-cepet, itukan beliau yang ngomong, ingin cepat lebih cepat, Jadi hak preoregatif memang harus dilakukan dengan cermat, benar, saya sepakat bahwa tidak boleh para menteri itu nantinya bermasalah," jelasnya.

Sementara terkait lobi-lobi politik yang dilakukan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), yang disebut-sebut untuk mendapatkan kursi menteri, Hidayat menegaskan itu bukanlah kebijakan dari Koalisi Merah Putih.

"Kalau PPP minta itu, itu bukan kebijakan koalisi dari merah putih. Mereka menyatakan masih koalisi merah putih, tapi kemarin ikut tidak menyetorkan nama, bahkan sudah setor nama untuk calon mentri," jelasnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika