REPUBLIKA.CO.ID,SEMARANG--Menyusun kabinet yang berprofilkan figur yang bersih atau bebas korupsi memang tidak mudah, kata analis politik Universitas Diponegoro Semarang Susilo Utomo.
"Joko Widodo kan sudah berjanji kepada rakyat untuk membentuk kabinet yang bersih. Itu yang membuat kenapa kabinet Jokowi-Jusuf Kalla belum diumumkan," katanya di Semarang, Kamis.
Ia menjelaskan Jokowi-JK pasti sudah memiliki profil final siapa saja figur yang akan duduk di kabinetnya sebelum dilantik menjadi Presiden-Wakil Presiden RI pada 20 Oktober 2014.
Namun, kata dia, ternyata ada beberapa yang mendapatkan catatan merah dan kuning dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sehingga mau tidak mau Jokowi harus "mengocok ulang" susunan kabinetnya.
"Daftar calon menteri itu kan dikirimkan ke KPK dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Kalau ternyata ada yang mendapat tanda 'merah' ya harus diganti," katanya.
Persoalannya, kata dia, penggantian figur calon menteri tidak mudah, apalagi jika yang diganti merupakan "jatah" partai politik koalisi sehingga harus menunggu keputusan dari parpol.
"Kalau hasil telaah KPK dan PPATK ada figur-figur yang memperoleh tanda 'merah' atau 'kuning' kan bagaimana? Jika yang bersangkutan dari parpol kan ya dikembalikan ke pimpinan parpol," katanya.
Susilo menegaskan Jokowi masih memiliki waktu hingga 10 hari ke depan untuk mengumumkan kabinetnya karena batas paling lambat pengumuman kabinet adalah 14 hari setelah Presiden dilantik.
"Saya menilai masyarakat akan memahami. Bahwa memang tidak mudah untuk membentuk kabinet yang bersih. Masyarakat yang nantinya akan menilai setelah kabinet Jokowi-JK diumumkan," katanya.
Kalau ternyata Jokowi-JK mampu membentuk kabinet yang bersih dan kompeten, kata dia, rakyat akan mengapresiasi, tetapi jika sebaliknya rakyat akan menganggap Jokowi tidak menepati janji.
"Masyarakat menunggu janji Jokowi. Asalkan profil kabinet yang diumumkan Jokowi-JK nantinya benar-benar bersih maka rakyat akan menyambut baik meski sempat ada penundaan," pungkasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika