REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla mewaspadai adanya intervensi mafia dalam penyusunan kabinet guna mewujudkna kabinet yang bersih, transparan, dan akuntabel.

"ICW tenggarai ada beberapa kementerian dan lembaga di bawah eksekutif yang berpotensi dibajak oleh kepentingan mafia," kata Koordinator Divisi Monitoring dan Analisis Anggaran Badan Pekerja ICW Firdaus Ilyas dalam siaran pers ICW yang diterima di Jakarta, Kamis (23/10).

Menurut Firdaus, mafia yang dimaksud adalah mafia hukum, mafia energi, mafia pajak, mafia hutan dan mafia pertambangan.

Ia juga berpendapat, kementerian yang rentan disusupi oleh mafia seperti mafia hukum, termasuk menteri antara lain Kementrian Hukum dan HAM, serta Kejaksaan dan Kepolisian.

Sedangkan lainnya adalah Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, Kementerian Kehutanan, Kementerian Koordinator bidang perekonomian, Kementerian Koordinator bidang Maritim dan SDA.

"Kepentingan para mafia adalah memastikan bahwa usaha bisnis para mafia tersebut tidak terganggu oleh kebijakan pemerintahan yang baru terbentuk. Kepentingan lainnya adalah agar para mafia tersebut tidak tersentuh oleh hukum," ucapnya.

ICW menyatakan, kekhawatiran adanya kepentingan mafia tersebut muncul setelah mempelajari beberapa figur calon menteri atau pejabat setingkat menteri yang diberitakan diusulkan oleh Jokowi-JK.

Untuk itu, ICW minta Jokowi JK berhati hati dan tidak diintervensi oleh kepentingan mafia.

"Jika kepentingan mafia masuk melalui menterinya maka mustahil bagi Jokowi-JK mewujudkan upaya pemberantasan mafia maupun mewujudkan pemerintahan yang berpihak rakyat dan bebas dari korupsi," tegasnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika