REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Pakar psikologi politik Universitas Indonesia Hamdi Muluk menilai, Koalisi Merah Putih (KMP) hanya melakukan politik basa-basi dengan Koalisi Indonesia Hebat (KIH).

Hal ini terlihat dari jabatan yang diberikan kepada KIH untuk pemimpin komisi dan alat kelengkapan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Koalisi Merah Putih hanya memberikan enam dari 47 posisi untuk partai-partai pendukung pemerintah (KIH) di DPR.

“Daripada (KMP) basa-basi, lebih baik ambil saja semua,” kata Hamdi, ketika dihubungi Republika Online (ROL), Kamis (23/10).

Seharusnya, jika semangat yang diusung dalam kepemimpinan di DPR adalah representasi dan komposisi, maka pimpinan di alat kelengkapan dan komisi DPR seharusnya tidak timpang sebelah.

“Dari 47 hanya enam, di mana logikanya?” tambah Hamdi.

Ia mengaku Jokowi tak perlu khawatir walaupun parlemen dikuasai KMP. Sebab, eksekutif alias pemerintah punya kewenangan dan peranan lebih besar untuk melakukan pembangunan.

Artinya, selama pemerintah bekerja secara profesional, bersih, tidak ada kesalahan atau blunder yang dibuat sendri, parlemen tidak akan bisa memakzulkan presiden dengan mudah.

“Kecuali jika presiden melanggar konstitusi, melanggar hukum, atau korupsi,” jelas Hamdi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika