REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Keputusan Presiden Joko Widodo menunda pengumuman kabinet kemungkinan besar karena adanya tarik ulur kepentingan antara orang-orang yang berpengaruh terhadap kemenangan Jokowi alias Koalisi Indonesia Hebat (KIH).

Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) Didi Supriyanto memprediksi Jokowi sudah mengetahui ada nama-nama calon menteri yang tak masuk kriteria. Namun, untuk menghindari adanya friksi antara dirinya dan calon menteri, terutama dari partai politik pendukung, maka KPK dan PPATK dijadikan alat.

"Jokowi berusaha meminimalisir agar tidak terjadi friksi antara Jokowi dan pendukungnya," ujar Didi, Kamis (23/10).

Sikap Jokowi yang menyerahkan nama calon kabinetnya kepada KPK dan PPATK itu upaya Jokowi untuk mendapatkan menteri yang benar-benar bersih dan bebas dari kasus korupsi.

Dengan menggunakan tameng dari KPK dan PPATK, Jokowi punya alasan kuat untuk mengeliminasi calon menteri dari kabinet yang dibentuknya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika