REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Fraksi Partai Golkar, Bambang Soesatyo menilai fraksi-fraksi pendukung Presiden Joko Widodo menghambat kinerja DPR. Sebab fraksi-fraksi yang terdiri dari PDIP, PKB, Nasdem, Hanura, dan PPP belum menyerahkan nama-nama anggota di komisi dan alat kelengkapan dewan.
"Jadi kalau bicara soal siapa yang menghambat ingin bekerja fraksi-fraksi pendukung pemerintahlah yang justru menghambat," tegasnya di Kompleks Parlemen Senayan, Kamis (23/10).
Bambang menjelaskan, dampak dari belum diserahkannya nama anggota komisi dan alat kelengkapan dewan, adalah tidak bisa dibahasnya surat presiden tentang pengubahan nomenklatur kementerian dan arsitektur kabinet. Sebab surat presiden mestinya dibahas di Komisi II.
"DPR tidak boleh memberi pertimbangan kepada presiden karena tidak ada badan di dewan yang bekerja untuk itu," ujarnya.
Fraksi Golkar menduga fraksi-fraksi pendukung Jokowi sengaja menunda pengajuan nama anggota komisi dan alat kelengkapan dewan. Menurut Bambang, sejumlah elite di fraksi tersebut ingin lebih dahulu mendapat kepastian soal posisi di kabinet Jokowi.
"Jangan-jangan karena belum aman dapat menteri ditunda-tunda," katanya.
Sebelumnya Sidang Paripurna DPR dengan agenda penyerahan nama-nama anggota komisi dan alat kelengkapan dewan tidak mencapai keputusan.
Lima fraksi yang terdiri dari Fraksi PDIP, Fraksi PKB, Fraksi Nasdem, Fraksi Hanura, dan Fraksi PKB bersikukuh tidak menyerahkan nama-nama anggota.
Mereka ingin posisi pimpinan komisi dibagi secara proporsional berdasarkan jumlah perolehan kursi di parlemen.
Sementara lima fraksi lain yang terdiri dari Fraksi Golkar, Fraksi Gerindra, Fraksi PAN, Fraksi Demokrat, dan Fraksi PKS telah menyerahkan nama anggotanya untuk duduk di komisi dan alat kelengkapan dewan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika