REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua MPR, Hidayat Nur Wahid meminta pihak kepresidenan menjelaskan sumber anggaran persiapan pengumuman kabinet yang dilakukan di Pelabuhan Tanjung Priok.

"Kalau dari sekretariat negara bagaimana pertanggungjawabannya? Kalau bukan, kok bisa?," katanya kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Kamis (23/10).

Ia mengatakan pertanggung jawaban anggaran merupakan hal wajar. Ini untuk menghindari prasangka buruk publik kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). "Wajar apabila diterangkan kepada publik sehingga tidak suudzon," jelasnya.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini juga menyayangkan dipilihnya Pelabuhan Tajung Priok sebagai tempat pengumuman kabinet. Menurut Hidayat, meski tidak diatur dalam konstitusi, namun di berbagai negara dunia pengumuman kabinet selalu dilakukan di Istana Negara.

"Konvensi di seluruh dunia pengumuman para menteri itu di istana negara," ujarnya.

Hidayat mengatakan pengumuman kabinet di Istana Negara bisa mencegah hal-hal yang tidak kondusif. Sebab bukan tidak mungkin terjadi hal-hal tidak diinginkan ketika pengumuman kabinet dilakukan di ruang terbuka.

"Jadi menghindari beragam hal yang tidak kondusif," ucapnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika