REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan deputi Tim Transisi Jokowi-JK Hasto Kristiyanto membantah apabila Presiden Joko Widodo mengulur-ulur waktu pengumuman susunan kabinet. 

Menurutnya, presiden berpegang kepada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara yang menyebut tenggat waktu pengumuman selama 14 hari sejak pelantikan. 

"Terkait rencana pengumuman kabinet pemerintah Jokowi-JK tidak ada istilah mundur atau maju," ujar Hasto kepada wartawan saat ditemui di sisi belakang Wisma Negara, Kompleks Istana Kepresidenan, Kamis (23/10).

Hasto menjelaskan, Presiden Jokowi, sapaan akrab Joko Widodo, bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla, memahami besarnya harapan publik terhadap komposisi kabinet yang dibentuk pasangan yang diusung Koalisi Indonesia Hebat tersebut. 

Oleh karena itu, pengkajian mendalam disertai prinsip kehati-hatian dikedepankan dalam penyusunan.  Termasuk, memastikan agar pemerintahan yang bersih sebagaimana dambaan semua pihak, dapat diwujudkan. 

"Karena itulah, keterlibatan PPATK (dan KPK) itu juga cukup penting karena dipertimbangkan masukan-masukan yang ada," ujarnya.

Sekjen PDI Perjuangan itu melanjutkan, ia menghargai dinamika yang berkembang di tataran publik perihal komposisi susunan kabinet Jokowi-JK.  Namun demikian, Hasto memohon kepada publik agar menunggu kepastian pengumuman dari Presiden Jokowi.

"Mari kita tunggu momentum yang sangat baik bagi Presiden Jokowi untuk mengumumkan susunan kabinetnya pada waktu yang tepat.  Segala sesuatunya dipersiapkan dengan sebaik-baiknya karena Presiden Jokowi betul-betul memahami bagaimana harapan rakyat agar pemerintahan," jelasnya.

Saat didesak wartawan kapan dan lokasi pengumuman, Hasto hanya menjawab.  "Kita tunggu nanti," ucapnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika