REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo kembali menunda mengumumkan susunan kabinetnya pada Rabu (22/10) malam. Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai ada beberapa hal yang mungkin menjadi penyebab batalnya pengumuman tersebut.

"Bisa jadi terkait rekomendasi KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)," ujar Koordinator Badan Pekerja ICW Ade Irawan, Kamis (23/10).

Ia melanjutkan, sebelumnya, KPK dan PPATK telah memberi rapor kuning dan merah kepada 15 nama yang diajukan oleh Jokowi, delapan diantaranya tidak direkomendasikan. ICW juga tidak menampik kemungkinan tarik-menarik kepentingan di dalam penyusunan kabinet Jokowi-JK sebagai penyebab belum diumumkannya nama-nama menteri.

Sebab meskipun penentuan anggota kabinet adalah hak prerogatif Jokowi sebagai presiden terpilih, tak dapat dipungkiri akan adanya kepentingan dari partai politik, khususnya partai pendukung, untuk bisa menempatkan orang-orangnya di dalam kabinet. 

"Tapi, yang tahu pasti hanya Jokowi dan Allah Swt," ucapnya.

Ia menambahkan, Apapun yang terjadi di balik batalnya pengumuman susunan kabinet semalam, ICW tidak mempermasalahkan jika pengumuman tersebut diundur. Sebab Jokowi memiliki waktu selama 14 hari setelah pelantikan untuk mempertimbangkan kandidat menterinya secara matang.

"Tidak masalah jika dilakukan untuk mendapat kandidat yang lebih baik," katanya.

 ICW hanya berharap agar Jokowi lebih terbuka dalam proses pemilihan kandidat menterinya. Jika proses ini dibuka kepada publik, tekanan-tekanan dari pihak tertentu yang diterima oleh Jokowi juga dapat diminimalisir.

Ikuti Whatsapp Channel Republika