REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Hingga hari ini, Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla belum juga mengumumkan kabinetnya. Seperti apa postur kementerian dan siapa saja yang menjabat sebagai pembantu presiden di pemerintahan mendatang, masih menjadi misteri.

Saat ditanya mengapa pengumuman kabinet terus tertunda, Wapres Jusuf Kalla (JK) mengatakan adanya rekomendasi KPK membuat Jokowi-JK perlu memeriksa ulang nama-nama tersebut.

Ia melanjutkan, kalau memang ada kandidat yang dianggap berpotensi tersandung dugaan kasus korupsi, tentu mereka akan dicoret dari bursa calon, dan cari alternatif lain.

"KPK balas (laporan nama-nama) kita, lalu kita periksa ulang, kan gitu. Kita seimbangkan lagi, lalu cari calon baru lagi," kata JK di komplek Istana Negara, Kamis (23/10).

Dia menambahkan, hal lain yang menjadi pertimbangan alotnya penggodokan nama-nama menteri dan kabinet ini adalah harmonisasi parpol-profesional, daerah, agama dan gender. Ia ingin, ada keseimbangan dalam kabinetnya dengan melihat keterwakilan seluruh elemen masyarakat Indonesia.

JK juga memastikan, kabinetnya nanti harus diisi orang-orang yang punya keahlian dan kredibilitas. Jika memang mereka dari kalangan profesional, jiwa /leadership/ dan pengalaman menjadi hal terpenting. Sedangkan dari parpol, perlu ditelusuri juga kemampuan mereka di bidang tersebut.

"Terpenting itu, Jokowi sejak kampanye katakan kabinetnya harus bersih, jadi demi kepentingan bersama, para menterinya itu juga harus kredible," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika