REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPR, Fadli Zon mempertanyakan sikap KPK yang selama ini tidak mengusut dugaan kasus korupsi para calon menteri Presiden Joko Widodo (Jokowi).

KPK seharusnya mendalami kasus mereka untuk memberikan kepastian hukum. "Kalau terindikasi korupsi kenapa KPK selama ini mendiamkan? Kenapa KPK tidak memproses?," kata Fadli kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Kamis (23/10) malam.

KPK jangan membiarkan kasus dugaan korupsi para calon menteri terkatung-katung. Fadli meminta KPK segera memproses para menteri yang mendapat predikat rapor merah.

"Jangan sampai mereka terdzolimi. Kalau mereka bersih ya katakan bersih. Kalau ada kesalahan diproses dong. Jangan digantung, harus ada kejelasan," ujar Fadli.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini niat baik Jokowi melibatkan KPK dan PPATK dalam seleksi menteri. Namun Fadli menyayangkan cara yang dilakukan Jokowi. Mestinya pelibatan KPK dan PPATK dilakukan secara tertutup.

Hal ini menurutnya untuk menjaga nama baik calon menteri yang tidak bersalah dari opini negatif publik.

"Saya kira niat dan tujuannya bagus. Tapi mungkin caranya saja. Kasihanlah orang yang mungkin namanya terkait kasus nanti dicari-cari (media). Di Indonesia ini kan tidak ada rahasia, orang pasti mencari tahu siapa nama delapan calon menteri yang dicoret," papar Fadli.

Dia berharap kabinet Jokowi diisi orang-orang punya kompetensi, kapasitas, integritas, dan akseptabilitas. Sehingga terbangun satu tim kuat yang kokoh dan menguasai bidangnya masing-masing.

"Dengan demikian pemerintahan ke depan akan lebih mudah merealisasikan janji-janji dan program-program yang dikampanyekan," kata Fadli.

Ikuti Whatsapp Channel Republika