REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Mada Sukmajati mengatakan Presiden Joko Widodo perlu memastikan bahwa kabinetnya akan mampu menerjemahkan dan menjaga optimisme masyarakat terhadap pemerintahannya lima tahun ke depan. Karena itu dibutuhkan pertimbangan matang dalam memilih orang yang akan menduduki kursi menteri.
"Arsitektur kabinet Jokowi cukup penting untuk dipastikan mampu menerjemahkan harapan masyarakat, sehingga perlu pertimbangan yang matang dalam memilih orangnya," kata Mada di Yogyakarta, Rabu (22/10).
Menurut pengajar Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM ini, sebelum mengumumkan kabinet atau nama-nama menterinya, Presiden Jokowi sebaiknya memberikan penjelasan mengenai program jangka pendek dan menengah terlebih dahulu.
Program itu, kata dia, kemudian diterjemahkan lebih lanjut dalam tupoksi masing-masing kementerian. "Selanjutnya disebutkan siapa-siapa yang pantas menjalankan program tersebut," kata dia.
Selain dipastikan bersih oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), nama-nama menteri pilihan Jokowi, menurut Mada pada dasarnya harus sejalan dan mamahami visi-misi pemerintahannya.
Hal itu sesuai dengan isi pidato Jokowi saat dilantik menjadi presiden, bahwa kabinet harus mampu membantu presiden dalam rangka pencapaian visi dan misi. "Bahkan bukan hanya mampu memahami, namun bisa melaksanakannya," katanya.
Selain itu, kata dia, sesuai dengan isi pidatonya juga, bahwa kabinetnya ke depan harus dapat diyakinkan mampu bekerja keras serta patuh pada konstitusi serta kepentingan rakyat, bukan pada kelompok.
Ia menilai dalam menyusun kabinet, Jokowi tidak perlu tergesa-gesa, sebab hanya dengan cara demikian presiden dapat menjaga harapan dan optimisme masyarakat yang dinilai cukup besar terhadap pemerintahannya untuk lima tahun ke depan.
Sebelumnya, rencana pengumuman kabinet Presiden Joko Widodo akan dilakukan di Dermaga 302, Terminal III, Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Rabu (22/10) malam, namun akhirnya batal.
Ikuti Whatsapp Channel Republika