REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Masyarakat kini tengah menunggu susunan kabinet yang dibentuk oleh Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla.

Peneliti dari Indonesia for Global Justice (IGI), Salamudin Daeng menilai Jokowi-JK harus bisa membentuk kabinet yang berdaulat secara politik, mandiri secara ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan.

"Langkah pertama untuk menjalankan komitmen Trisakti, yakni tercermin dari kabinet Jokowi JK," katanya, Rabu (22/10).

Menurutnya kabinet Jokowi-JK harus berisi orang-orang yang secara tegas pro-rakyat dan menunjukkan sikap kritis dan anti pada dominasi asing dan membangun negara yang berdikari. "Ringkasnya Jokowi harus mencari kandidat yang lebih baik," katanya.

Salamuddin menjelaskan, kabinet Jokowi tidak semata-mata harus bebas dari korupsi, namun mutlak harus berisikan orang-orang yang memiliki komitmen yang besar untuk menjalankan agenda kerakyatan dan melepaskan dirinya sama sekali dari rezim neoliberal dan tekanan rezim internasional.

"Pejabat menteri yang korup tidak lebih berbahaya dibandingkan dengan seorang menteri yang memiliki keyakinan neoliberal. Seorang koruptor hanya mencuri anggaran negara. Tapi seorang neoliberal menjual negara kepada asing secara gelondongan," jelasnya.

Ia mengatakan jika seorang koruptor selalu diusulkan dihukum berat, maka seorang yang neoliberal yang terbukti berbakti, menggadaikan kedaulatan negara dan konstitusinya pada modal asing, pantas dihukum mati sebagai pengkhianat bangsa.

Ikuti Whatsapp Channel Republika