REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) berharap agar Presiden Joko Widodo benar-benar bisa mewujudkan 18 komitmen pemerintahannya terhadap lingkungan hidup dan sumber daya alam (SDA) di Indonesia.
Kepala Departemen Kajian & Penggalangan Sumber Daya Walhi, Khalisah Khalid mengatakan komitmen politik itu dibacakan oleh Anies Baswedan saat Konferensi Nasional Lingkungan Hidup dan SDA pada 14 Oktober lalu.
Walhi menilai sangat penting bagi Jokowi untuk memilih menteri yang tepat dalam ranah lingkungan hidup dan menteri yang terkait dengan pengolahan sumber daya alam dan agraria, agar komitmen itu bisa diwujudkan
"Jangan pilih menteri yang memiliki track record sebagai pemilik atau konsultan perusahaan besar yang ditengarai melakukan kejahatan lingkungan," jelas Kepala Departemen Kajian & Penggalangan Sumber Daya Walhi Khalisah Khalid, Selasa (21/10).
Demi memperlancar terwujudnya 18 komitmen ini, Walhi juga berharap agar nantinya menteri yang membawahi urusan lingkungan hidup, SDA, dan agraria memiliki kriteria yang baik.
"Walhi berharap Jokowi memilih menteri yang memiliki integritas dan track record bersih, memiliki leadership yang kuat, memiliki akar yang kuat di lingkungan hidup dan SDA, serta tidak memiliki bisnis, khususnya di industri ekstraktif. Selain itu agar Jokowi menghindari conflict of interest (konflik berkepentingan)," jelasnya.
Berikut 18 komitmen Pemerintahan Jokowi-JK terhadap lingkungan hidup dan SDA:
1. Review terhadap perizinan yang diintegrasikan dalam satu peta (One Map).
2. Pelaksanaan penuh reforma agraria yang dimandatkan oleh tap MPR No. IX / 2001.
3. Penyelesaian konflik agraria yang selama ini terjadi.
4. Perbaikan tata ruang, termasuk tata ruang pesisir.
5. Pemulihan pencemaran dan perusakan hutan, terdiri dari penurunan kebakaran hutan dan lahan secara mendasar.
6. Memulihkan 5,5 juta hektar kawasan yang kritis bersama masyarakat.
7. Pemulihan daerah aliran sungai yang kritis secara terintegrasi dengan melibatkan semua pihak.
8. Membentuk Satgas anti mafia sumber daya alam yang bertanggung jawab langsung kepada saya (Jokowi).
9. Pembetulan kanal aspirasi warga yang akan terus diawasi dan ditindaklanjuti.
10. Peningkatan kesigapan dalam menghadapi perubahan iklimdan bencana ekologis.
11. Perlindungan total lahan terhadap hutan lama, lahan gambut, serta daerah pesisir.
12. Seluruh langkah yang kami (Pemerintahan Jokowi) lakukan termasuk diplomasi internasional tentang perubahan iklim secara lebih efektif.
13. Revolusi mental dala mengelola lingkungan hidup juga merupakan sesuatu yang akan kami (Pemerintahan Jokowi) prioritaskan dalam bentuk beberapa langkah cepat secara maksimal dalam satu tahun pertama.
14. Gerakan rakyat dalam pengelolaan sampah yang efektif melalui pendirian bank sampah di 5 sampai 10 kota besar sebagai proyek utama dan pertama.
15. Mencanangkan 1 Januari 2015 tahun baru tanpa sampah.
16. Mempercepat implementasi tap MPR no. IX / 2001 tentang reforma agraria dan sumber daya alam.
17. Memprioritaskan 7 kawasan pesisir yang akan juga merehabilitasi sabuk pantai.
18. Berkomitmen untuk memperkuat kelembagaan lingkungan hidup secara mendasar dalam pemerintahan yang akan datang.
Ikuti Whatsapp Channel Republika